UU baru tarif PNBP

UU baru tarif PNBP

UU baru tarif PNBP

Pemerintah dan DPR telah sepakat akan membahas rancangan undang-undang (RUU) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi UU. Persetujuan itu dilakukan langsung dalam rapat paripurna DPR RI pada 26 Juli 2018 kemarin.

Dalam UU PNBP yang baru ini, UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, terdapat 70.000 jenis tarif yang diusulkan oleh kementerian/lembaga (K/L). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemerintah memberlakukan tarif Rp 0 atau nol persen dalam keadaan tertentu khususnya untuk masyarakat miskin.

“Di dalam UU PNBP ini bahwa standar regulator yang lebih jelas, akuntabilitas lebih jelas, dan yang menjawab tuduhan-tuduhan, bahkan untuk masyarakat yang tidak mampu kita dapat menggunakan tarif nol rupiah atau nol persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2018).

UU PNBP yang baru ini para K/L diberikan tanggung jawab untuk memverifikasi tarif pungutan layanan yang diusulkan.

Penegasan proses verifikasi terhadap tarif pungutan PNBP yang diusulkan K/L terkait dikarenakan BPK menemukan proses yang tidak wajar. Banyak K/L yang memungut namun sebelum tarifnya diatur dalam aturan yang berlaku.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, penerapan tarif nol rupiah ditujukan kepada pelayanan-pelayanan yang diberikan pemerintah dalam kondisi tertentu.

“Selama ini tarif PNBP itu tidak kelihatan ada insentifnya kepada publik. Di UU baru ini dimungkinkan insentif dari tarif menuju nol rupiah,” kata Askolani.

Dalam UU PNBP yang baru ini, penerapan tarif nol rupiah PNBP ditujukan pada layanan-layanan yang memang tidak mampu dibayar oleh masyarakat.

“Contohnya kita ada di K/L ini untuk bencana. Misalnya dia (Kementerian) Perhubungan punya alat untuk dipakai mengatasi bencana, yang ada pengenaan tarif, itu dimungkinkan jadi nol,” jelas dia

“Salah satu faktor yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut adalah perlunya segera melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Undang Undang baru yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP saat ini,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR