Sistem Devisa Bebas Indonesia

Sistem Devisa Bebas Indonesia

Sistem Devisa Bebas Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tetap akan menjalankan sistem devisa bebas yang dianut Indonesia di pasar keuangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara menyatakan, Indonesia menganut rezim devisa bebas sebagai satu fundamental ekonomi Indonesia yang akan tetap diteruskan.

“Tidak boleh main-main dengan rezim devisa bebas, orang kalau mau kirim uang ke luar negeri dibatasi. Jika hari ini tidak boleh beli dolar AS di pasar, itu namanya rezim kontrol devisa. Yang main-main akan kena punishment di pasar,” kata Suahasil

Dengan menganut rezim devisa bebas, terang Suahasil, maka investor bisa bebas bergerak masuk ke Indonesia. Dalam gejolak ekonomi global, sejumlah investor juga mencari tempat baru untuk menentukan di mana nantinya mereka akan menaruh asetnya.

Oleh karenanya, dalam kondisi seperti itu, lanjut Suahasil, Indonesia perlu menjadi tempat yang berbeda dengan lainnya.

“Karena premis dasar yaitu aset akan mencari tempat baru. Kalau mereka mencari tempat baru kita ingin Indonesia menjadi tempat berbeda dengan lain. Sehingga ketika mereka melihat Indonesia berbeda,” terangnya.

Indonesia saat ini menganut sistem devisa bebas. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menjelaskan terkait aturan DHE yang telah berjalan tersebut.

“Jadi hasil ekspornya bisa masuk ke Indonesia. Data tersebut menunjukkan rata-rata sudah 90% DHE masuk pencatatan ke Indonesia,” ujar dia di gedung BI, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

Dengan demikian, DHE yang masuk bisa digunakan eksportir untuk keperluan lainnya, misalnya kebutuhan impor.

“Jadi uangnya setelah masuk, pemilik dana (eksportir) mau menggunakan untuk apapun ya tidak ada yang melarang. Misalnya dia mau untuk membayar impor ya silakan, untuk kewajiban lain ya silakan,” ujarnya.

Mirza menambahkan, aturan terkait DHE ini sudah ada sejak 2011. Jadi devisa bebas memang bukan hal baru. Devisa tersebut juga tidak diwajibkan untuk dikonversi ke rupiah.

“Jadi memang tergantung kebutuhan eksportir. Jadi kalau eksportir butuh rupiah sebagian ya dia konversi saja sebagian. Memang tidak ada kewajiban untuk mengkonversi,” ujarnya.